Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta," kata
dia dalam konferensi pers, Sabtu (19/12/2020).
Dia menyebut berdasarkan data penelitian Marsinah FM terhadap buruh di Jabodetabek,
Karawang dan Jawa Tengah 28,8% buruh dirumahkan dan sebanyak 65,85% diantaranya tidak
diupah sama sekali selama dirumahkan.

Tindakan merumahkan buruh, merupakan tindakan mencampakkan buruh setelah sekian lama
memberi laba bagi kantong pengusaha.

Menurut dian maraknya PHK massal ini tak lepas dari dipermudahnya proses PHK tersebut oleh
Menteri Tenaga Kerja dengan diterbitkannya surat 3-Menaker nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun
2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan COVID-19. "Alih-alih melindungi tenaga kerja, surat edaran ini justru
memberikan lampu hijau bagi pengusaha untuk mempermudah buruh dirumahkan, di-PHK
semena-mena," jelas dia.
Meskipun para pengusaha sudah mendapatkan stimulus fiskal tidak lantas membuat perusahaan
tergerak melindungi buruh pada situasi sulit. Padahal di tengah pandemi, buruh tidak hanya
butuh sekadar kenyang, tapi juga nutrisi yang cukup supaya terhindar dari COVID-19.

Dia menyebut pandemi ini juga seolah menjadi pembenaran untuk tidak menaikkan upah buruh.
Kebijakan Kemenaker dengan menyerahkan penentuan upah pada perundingan antara buruh
dan pengusaha, sesungguhnya merupakan tindakan melepas tanggung jawab negara. "Dengan
bersembunyi di balik kalimat 'kesepakatan antara buruh dan pengusaha' yang seolah demokratis,
sebenarnya merupakan strategi licik yang bersembunyi di balik alasan menurunnya permintaan
pasar," jelas dia.

Menurut Dian permintaan pasar selama pandemi tak serta merta membuat kas perusahaan
kosong. Tidak cukup sampai di situ surat edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah menyerukan kepada Gubernur untuk tidak menaikkan upah pada 2021 dengan alasan
untuk pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi.

Walaupun bersifat imbauan kebijakan ini disebut menjadi landasan bagi gubernur untuk tidak
menaikkan atau memberi kenaikan dalam nominal yang kecil. Akibatnya kenaikkan upah buruh
semakin terjun bebas dibanding tahun sebelumnya.

88