Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

dia saat diminta tanggapan mengenai kebijakan Taiwan yang diumumkan oleh Pusat Komando
Epidemi Sentral (CECC), Rabu (16/12).
Menurut Benny, keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran Indonesia itu
gegabah dan terlalu cepat, padahal Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen dan
keseriusannya untuk mengirim buruh migran yang sehat secara jasmani dibuktikan dengan hasil
tes PCR COVID-19 negatif.

Ia menjelaskan larangan itu bermula dari temuan sekitar 85 PMI yang terkonfirmasi positif
COVID-19 saat mereka tiba di Taiwan. Temuan itu menjadi alasan Taiwan menangguhkan
sementara penerimaan buruh migran Indonesia dari 14 perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia (P3MI), yang menyalurkan 85 PMI positif COVID-19 itu ke Taipei.

Selepas dari penangguhan itu, BP2MI pada awal bulan ini menghubungi Kantor Dagang dan
Ekonomi Taiwan (TETO) Jakarta dan dua lembaga itu bertemu untuk membahas penangguhan
tersebut pada 2 Desember 2020.
"Setelah penangguhan, saya langsung melakukan sidak (inspeksi mendadak, red) ke dua
perusahaan dan memeriksa bagaimana prosedur kesehatan itu dilakukan dan dari pantauan kami
semua memenuhi syarat. Esok harinya pada 2 Desember, BP2MI bertemu dengan TETO dan kita
menyampaikan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait masalah ini dan mengajak TETO bekerja
sama untuk memantau proses pengiriman PMI," terang Benny.

Dalam pertemuan itu, BP2MI mengajak TETO ikut memeriksa proses pemeriksaan kesehatan di
Indonesia dan Indonesia juga meminta agar perwakilannya dapat memeriksa bagaimana tes PCR
dilakukan kepada para PMI setibanya mereka di Taipei.

"Kemungkinan mereka (para PMI, red) tertular di Taiwan sangat terbuka, karena mereka saat
tiba di sana tidak langsung di tes (PCR, red) tetapi telah dikarantina beberapa hari," terang
Benny.
Tidak hanya itu, Benny juga menegaskan seluruh buruh migran Indonesia yang diberangkatkan
ke Taiwan telah menjalani tes PCR, bahkan sebelum aturan itu diwajibkan oleh otoritas di Taipei.

"Kami merasa larangan ini ganjil," ujar dia menanggapi keputusan Taiwan.

Ia menyebutkan keganjilan itu ditemukan dari standar ganda yang dilakukan Taiwan ke
Indonesia dan negara pengirim buruh migran lainnya. "Ada buruh migran dari Filipina yang juga
ditemukan positif COVID-19 tetapi tidak ada larangan masuk untuk negara itu," tambah dia.

"14 P3MI yang ditangguhkan oleh Taiwan juga mengirim PMI ke Hong Kong, tetapi tidak ada
masalah," kata Benny.

Oleh karena itu, BP2MI akan mengajak TETO untuk bertemu minggu depan, setelah peringatan
Hari Buruh Migran Sedunia yang dirayakan tiap 18 Desember 2020.

Jika pertemuan itu tidak memberi penjelasan yang memuaskan dan apabila Taiwan terbukti
membuat keputusan yang berlatar politis, maka Indonesia akan mengambil tindakan tegas, kata
Benny.

"Apabila kebijakan itu politis, saya akan merekomendasikan ke menaker (menteri tenaga kerja,
red) untuk menempatkan PMI kita ke negara lain," ujar Benny menambahkan.

Menanggapi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang
mempertanyakan apakah perpanjangan penangguhan penempatan PMI ke Taiwan melibatkan
masalah politik, tanggapan Taipei Economic and Trade Office (TETO) menjelaskan sebagai
berikut dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (19/12/2020).
91