Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 96
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memaparkan penyaluran bantuan subsidi gaji
atau upah (BSU) sejak termin pertama hingga termin kedua telah mencapai 93,34 persen atau
tersalurkan sebesar Rp27,96 triliun.
Pada termin pertama, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa BSU telah tersalurkan pada 12,26 juta
orang atau 98,86 persen dengan nilai sebesar Rp14,71 triliun.
Sedangkan BSU termin kedua, dikatakannya telah tersalurkan pada 11,04 juta orang atau 89
persen, dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun, sebagaimana dikutip PikiranRakyat.com dari laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
93,94 PERSEN BANTUAN TELAH DISALURKAN PEMERINTAH, IDA FAUZIYAH
BEBERKAN DATA PENYALURAN BSU
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memaparkan penyaluran bantuan subsidi gaji
atau upah (BSU) sejak termin pertama hingga termin kedua telah mencapai 93,34 persen atau
tersalurkan sebesar Rp27,96 triliun.
Pada termin pertama, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa BSU telah tersalurkan pada 12,26 juta
orang atau 98,86 persen dengan nilai sebesar Rp14,71 triliun.
Sedangkan BSU termin kedua, dikatakannya telah tersalurkan pada 11,04 juta orang atau 89
persen, dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
"Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran BSU telah sampai pada gelombang/termin II.
Adapun data penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah
mencapai Rp27,96 triliun (93,94 persen, red)," katanya di Jakarta, pada 16 Desember 2020.
Lebih lanjut, Menaker juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan
subsidi/upah belum mencapai 100 persen.
Dikatakan Ida Fuziyah, hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah data rekening penerima
yang bermasalah, sehingga penyaluran dana BSU tersebut terhambat, terutama pada termin
pertama.
"Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen. Pada termin pertama,
berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur," ucap Menaker.
"Atas adanya rekening retur tersebut, kami kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk
diperbaiki kembali," katanya menambahkan.
Menaker Ida juga menerangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri
terkait perbaikan data rekening penerima yang bermasalah.
Menurutnya, bila data tersebut telah direvisi, maka Bank Penyalur akan kembali menyalurkan
bantuan subsidi gaji/upah.
Ida Fauziyah juga menyampaikan bahwa sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima
dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
95
