Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 97
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi
untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan
Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk
meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya menjelaskan.
"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang
prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran
hingga akhir Desember," ucap Menaker menambahkan.
Lebih lanjut, guna memastikan program tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel,
Kemnaker telah meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta komisi antirasuah.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tutur Menaker menegaskan.***.
96
