Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 AGUSTUS 2019
P. 74

Title          PEMPROV JATIM MINTA RUMUSAN KEHIDUPAN HIDUP LAYAK UNTUK UMK 2021 TUNTAS
                              AKHIR 2019
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      05 Agustus 2019
               Page/URL       https://surabaya.liputan6.com/read/4029843/pemprov-jatim-minta-rumusan -kehidupan-
                              hidup-layak-untuk-umk-2021-tuntas-akhir-2019
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Menteri Ketenagakerjaan diminta untuk segera menuntaskan peninjauan Kehidupan
               Hidup Layak (KHL) untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa
               Timur (Jatim) pada 2019. Hal itu merupakan permintaan dari Dinas Ketenagakerjaan
               dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim.

               Ini sesuai Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang pengupahan, penentuan UMK
               harus dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sementara
               komponen dan jenis kebutuhan hidup dalam KHL sendiri harus diperbaharui setiap
               lima tahun sekali.

               Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan
               Estu Bagijo menuturkan, KHL yang disusun Menteri bersama Dewan Pengupahan
               setiap lima tahun sekali, masa berlaku akan habis pada 2020. Himawan berharap,
               UMK 2021 sudah dibentuk sejak 2019 ini.

               "Kalau untuk 2020, UMK masih berdasarkan KHL yang sekarang. Kami meminta
               kementerian supaya juklak dan juknis pengupahan 2021 itu tidak dibentuk pada
               2020, tapi pada 2019. Ini supaya tidak mepet dengan perumusan UMK 2021 yang
               sudah harus dilakukan pada akhir 2020 mendatang," ujar dia, Minggu, 4 Agustus
               2019, dilansir dari suarasurabaya.net.

               Himawan menginginkan, UMK 2021 di Jawa Timur (Jatim) pada 2020 sudah
               matang. KHL juga sudah bisa dikaji bersama baik antara pemerintah daerah
               maupun serikat pekerja dan serikat buruh.

               "Supaya, semua sama-sama duduk memahami itu, sehingga 2020 (saat perumusan
               UMK 2021) sudah tinggal berjalan," kata dia.

               Komponen dan jenis kebutuhan dalam KHL memang harus ditinjau Menteri setiap
               lima tahun sekali berdasarkan kajian Dewan Pengupahan Nasional. Aturan ini sesuai
               dengan Pasal 43 PP 78/2015. Hasil dari pengkajian berdasarkan data dan informasi
               dari lembaga berwenang bidang statistic tersebut yang akan menjadi dasar
               perhitungan UMK.




                                                       Page 73 of 78.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79