Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 AGUSTUS 2019
P. 75
(Kezia Pricilla, Mahasiswa UMN)
Menaker: Revisi Aturan Upah Buruh Harus Untungkan Pekerja dan Pengusaha
20151124-Demo-Buruh-YR
Ratusan buruh menggelar aksi demo di kawasan industri Pulogadung, Jakarta,
Selasa (24/11/2015). Buruh menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah No 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan
permintaan buruh untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015
tentang Pengupahan harus dikaji lebih dalam. Dia menegaskan, revisi upah buruh
harus saling menguntungkan baik bagi pekerja maupun pelaku usaha.
"Nanti kita kaji dulu bersama stakeholder terkait. Kalau soal permintaan kan yang
minta bukan hanya serikat, dunia usaha juga punya permintaan. Itulah kenapa
harus dikaji dulu bersama-sama," ujar Hanif saat ditemui di Kantor Kemenko
Perekonomian, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.
Apabila nantinya dilakukan revisi maka pemerintah juga akan mendengar masukan
dari pengusaha dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, pihaknya belum
menetapkan target kapan revisi PP dilakukan dan diselesaikan.
"Kalau di atas satu tahun kita sudah ada kebijakan Struktur Skala Upah. Jadi orang
diupah berdasarkan masa kerja, pendidikan, kompetensi, produktivitas, dan
sebagainya. Jadi saya kira enggak ada persoalan yang terlalu ini lah," tutur dia.
Tuntutan Buruh
[Bintang] 7 Hal yang Gak Boleh Dilakukan Saat Ikut Demo Buruh
Ilustrasi Demo Buruh | via: kaskus.co.id
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyampaikan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menyetujui tuntutan buruh
terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
atau upah buruh. Persetujuan ini telah diutarakan Jokowi saat serikat pekerja
diundang ke Istana Bogor pada Jumat lalu.
"KSPI mengapresiasi dan berterimakasih kepada presiden Jokowi yang menyetujui
adanya revisi PP 78. Meski kita belum tahu siapa yang akan menjadi presiden
berikutnya," ujar dia saat sesi konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta,
pada Senin 29 April 2019.
Dengan begitu, pernyataan Jokowi perihal revisi PP 78/2015 tersebut akan coba
KSPI deklarasikan saat perayaan May Day pada 1 Mei mendatang. Menurutnya,
perubahan formulasi peraturan tentang pengupahan ini wajib diimplementasikan,
sebab kaum buruh menuntut untuk mendapat upah yang berkeadilan.
"Kita enggak setuju upah murah. Kita setujunya upah berkeadilan," seru Said Iqbal.
Page 74 of 78.
