Page 181 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 181

Judul               Pengusaha Minta Kepala Daerah Ikuti Aturan Main Penentuan Upah
                                    Minimum
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20211102/12/1461175/pengusaha-
                                    minta-kepala-daerah-ikuti-aturan-main-penentuan-upah-minimum
                Jurnalis            Nyoman Ary Wahyudi
                Tanggal             2021-11-02 16:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta setiap kepala daerah untuk patuh menetapkan
              besaran  upah  minimum  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36/2021  tentang
              Pengupahan.  Ketua  Umum  Apindo  Hariyadi  B.  Sukamdani  mengatakan  bahwa,  pihaknya
              menyadari  adanya  tarik  menarik  ihwal  isu  pengupahan  di  tengah  masyarakat.  Hanya  saja,
              penetapan upah minimum 2022 sudah diatur secara rigid melalui PP Nomor 36/2021.



              PENGUSAHA MINTA KEPALA DAERAH IKUTI ATURAN MAIN PENENTUAN UPAH
              MINIMUM

              JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta setiap kepala daerah untuk patuh
              menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
              tentang Pengupahan.

              Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa, pihaknya menyadari adanya
              tarik  menarik  ihwal  isu  pengupahan  di  tengah  masyarakat.  Hanya  saja,  penetapan  upah
              minimum 2022 sudah diatur secara rigid melalui PP Nomor 36/2021.

              "Kami  berharap  semua  pihak  mengikuti  peraturan  yang  ada.  Harapannya,  ini  membawa
              keteduhan  bagi  kita  semua  bahwa  masalah  pengupahan  ini  tidak  pas  kalau  setiap  tahun
              dipermasalahkan," kata Hariyadi saat mengadakan konferensi pers, Jakarta, Selasa (2/11/2021).

              Hariyadi menambahkan, jumlah masyarakat yang masih belum terserap ke dalam dunia kerja
              relatif  besar.  Indikatornya,  kata  dia,  jumlah  masyarakat  yang  mendapat  subsidi  listrik  dan
              jaminan kesehatan masing-masing hampir menyentuh 100 juta orang.

              "Kami berharap dengan formula penetapan upah yang ada dapat diterima semua pihak dan
              serikat buruh, sehingga ketegangan kita dalam hubungan industrial lebih baik, produktif, dan
              dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas lagi," tuturnya.



                                                           180
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186