Page 182 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 182
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memprediksi
penetapan upah minimum tahun depan mengalami kenaikan.
Hanya saja, Kemenaker memastikan kenaikan itu tidak bakal bergerak signifikan lantaran
terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun ini.
Depenas dan LKS Tripnas sendiri telah mengadakan pertemuan pada 21-22 Oktober 2021 di
Jakarta. Persamuhan itu sepakat untuk mendorong penetapan upah minimum yang sesuai
dengan ketentuan PP Nomor 36/2021.
Di sisi lain, persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah
minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan
yang menggantikan PP Nomor 78/2015.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
bahwa penghitungan upah minimum terbaru akan memakai sejumlah variabel baru.
Pada regulasi lama, kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan
ekonomi tahun berjalan.
"Kenaikan upah minimum tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun
berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum,"
kata Timboel, Minggu (24/10/2021).
Batas atas upah minimum sendiri dihitung dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita dan
rata-rata anggota keluarga. Hasil dari perkalian itu lantas dibagi dengan jumlah rata-rata anggota
rumah tangga yang bekerja.
Hasil penghitungan sementara yang dilakukan Timboel dengan formulasi terbaru
memperlihatkan kenaikan upah minimum berada di kisaran 1 sampai 2 persen. Selain itu,
kenaikan upah minimum berpotensi tak merata karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi tak
merata di setiap provinsi.
181

