Page 187 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 187

Judul               Buruh Tolak Hitungan Upah Minimum Pakai UU Cipta Kerja, Pengusaha
                                    Terima?
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5793731/buruh-tolak-
                                    hitungan-upah-minimum-pakai-uu-cipta-kerja-pengusaha-terima
                Jurnalis            Danang Sugianto
                Tanggal             2021-11-02 16:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Suatu yang lagi diuji di MK itu tidak secara
              otomatis  membatalkan.  Misalnya  kami  mengajukan  aturan  pajak  alat  berat  ke  MK,  selama
              berproses itu tidak serta merta pajak alat beratnya di-suspen, ya tetap jalan. Kecuali sudah ada
              putusan di MK yang final dan mengikat

              negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Nah yang terakhir itu kan Permen 18 Tahun
              2020. Kemarin kami menguji hari Sabtu, jadi kita menguji terakhir ada 64 komponen hidup layak
              (KHL). Itu hanya untuk referensi, dan hasilnya di bawah upah minimum, bahkan nggak naik.
              Itupun kita belum masukin lain-lain, wong inflasi rendah

              negative  -  Adi  Mahfudz  (Ketua  Bidang  Organisasi,  Keanggotaan,  dan  Pemberdayaan  Daerah
              APINDO) Kami sudah uji petik di 4 pasar di DKI yaitu Pasar Senen, Pasar Cipinang, Pasar Koja,
              dan Pasar Sukapura. Tapi ini bukan acuan untuk menetapkan ya, ini hanya penyeimbangan betul
              nggak si (penghitungan buruh), tapi maaf itu kurang tepat



              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun
              2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan digunakan untuk penetapan UMK 2022. Alasannya karena produk hukum itu tengah
              digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak pengusaha pun buka suara. Ketua Umum Asosiasi
              Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, meski UU Cipta Kerja dan
              PP Nomor 36 tahun 2021 sedang berproses di MK bukan berarti aturan itu gugur dan tidak bisa
              diterapkan.







                                                           186
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192