Page 188 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 188

BURUH TOLAK HITUNGAN UPAH MINIMUM PAKAI UU CIPTA KERJA, PENGUSAHA
              TERIMA?
              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun
              2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan digunakan untuk penetapan UMK 2022. Alasannya karena produk hukum itu tengah
              digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

              Pihak pengusaha pun buka suara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
              B. Sukamdani mengatakan, meski UU Cipta Kerja dan PP Nomor 36 tahun 2021 sedang berproses
              di MK bukan berarti aturan itu gugur dan tidak bisa diterapkan.

              "Suatu yang lagi diuji di MK itu tidak secara otomatis membatalkan. Misalnya kami mengajukan
              aturan pajak alat berat ke MK, selama berproses itu tidak serta merta pajak alat beratnya di-
              suspen, ya tetap jalan. Kecuali sudah ada putusan di MK yang final dan mengikat," tuturnya
              dalam konferensi pers, Selasa (2/11/2021).
              Hariyadi  juga  mengomentari  keinginan  para  pekerja  dan  buruh  terkait  kenaikan  UMK  2022
              sekitar 7-10%. Dia mengaku tidak tahu apa yang menjadi dasar perhitungan para kaum pekerja,
              namun dia berasumsi menggunakan aturan sebelum PP Nomor 36 Tahun 2021.

              "Nah yang terakhir itu kan Permen 18 Tahun 2020. Kemarin kami menguji hari Sabtu, jadi kita
              menguji terakhir ada 64 komponen hidup layak (KHL). Itu hanya untuk referensi, dan hasilnya
              di bawah upah minimum, bahkan nggak naik. Itupun kita belum masukin lain-lain, wong inflasi
              rendah," ucapnya.

              Wakil Ketua  Dewan Pengupahan  Nasional  (Depenas)  RI yang  juga  Ketua  Bidang  Organisasi,
              Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah APINDO, Adi Mahfudz menambahkan, beberapa waktu
              lalu pihaknya melakukan uji petik untuk penghitungan kehidupan layak berdasarkan 64 KHL yang
              tertuang dalam Permen 18 Tahun 2020.
              "Kami sudah uji petik di 4 pasar di DKI yaitu Pasar Senen, Pasar Cipinang, Pasar Koja, dan Pasar
              Sukapura. Tapi ini bukan acuan untuk menetapkan ya, ini hanya penyeimbangan betul nggak si
              (penghitungan buruh), tapi maaf itu kurang tepat," terangnya.

              Menurut penghitungannya untuk di Pasar Senen didapati upah minimum berdasarkan 64 KHL
              adalah Rp 3.654.386, di Pasar Sukapura Rp 3.593.746, Pasar Koja Rp 3.702.995, dan di Pasar
              Cipinang Rp 3.632.550. Sedangkan rata-rata dari keempat penghitungan itu Rp 3.646.919.
























                                                           187
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193