Page 220 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Judul Buka Suara Soal Upah Pekerja, APINDO: Kami Minta Pemda Patuh
kepada PP 36/2021
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read371613/buka-suara-soal-upah-pekerja-
apindo-kami-minta-pemda-patuh-kepada-pp-362021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-02 14:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020 yang khusus untuk pengupahan turunannya adalah PP Nomor 36 Tahun 2021, upah
sektoral ditiadakan, hanya ada UMP dan UMK (upah minimum kabupaten/kota). Melalui ini, kami
berharap pemda mengikuti PP Nomor 36, khususnya gubernur yang akan mengeluarkan UMP

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Dan harapan kami, hal ini dapat membawa
keteduhan ke semua pihak. Karena tidak pas kalau setiap tahun [pengupahan] dipermasalahkan.
Karena pada kenyataannya, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan masih sangat besar

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI) Median atau
jenjang rata-rata upah minimum itu 0-2%. Di negara maju di bawah 0,6%. Adapun di Indonesia
dan Filipina sudah di atas 1%

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI) Dan untuk
gubernur mohon menetapkan berdasarkan regulasi yang ada

Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) buka suara soal isu penolakan buruh terkait mekanisme
perhitungan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang ramai belakangan. Ketua Umum
APINDO, Hariyadi B. Sukamdani, menegaskan besaran UMP akan menyesuaikan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam hal ini, ia meminta para kepala
daerah untuk mengikuti aturan tersebut.

219