Page 223 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 223
Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan penetapan UMK 2022 harus
mengacu pada aturan yang berlaku saat ini yakni Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Karena peraturan pengupahan ini sudah diputuskan dalam bentuk formula dalam PP tersebut,
maka kami berharap semua pihak mengikuti peraturan yang ada. Harapan kami bisa memberikan
keteduhan bagi kita semua," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (2/11/2021) Upah minimum
sendiri akan diberlakukan per tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Saat ini Pemerintah
bersama perwakilan pengusaha dan pekerja masih terus membahas isu Upah Minimum bersama
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI yang juga Ketua Bidang Organisasi,
Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah APINDO, Adi Mahfudz mewanti-wanti para gubernur
agar tetap mengikuti aturan yang ada dalam menetapkan UMP. Sebab kewenangan
penetapannya di tangan gubernur.
"Pak Gubernur kami wanti-wanti menetapkannya juga berdasarkan regulasi yang ada, tentu UU
Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021," tegasnya.
Tak hanya itu, Adi juga mewanti-wanti para gubernur agar jangan mau diintervensi pihak
manapun dalam menetapkan upah minimum.
"Kami sudah mewanti-wanti baik di media maupun melalui kerjasama kami antar pemerintah,
pengusaha, maupun pekerja itu sendiri, kiranya bapak gubernur tidak diintervensi oleh pihak
manapun dalam penetapannya," tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa hampir semua pengusaha saat ini juga tengah mengalami dampak
buruk dari pandemi COVID-19. Butuh waktu setidaknya 2-3 tahun bagi pengusaha untuk
mengembalikan kondisinya seperti sebelum pandemi.
222
