Page 221 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 221
BUKA SUARA SOAL UPAH PEKERJA, APINDO: KAMI MINTA PEMDA PATUH KEPADA
PP 36/2021
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) buka suara soal isu penolakan buruh terkait mekanisme
perhitungan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang ramai belakangan.
Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani, menegaskan besaran UMP akan menyesuaikan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam hal ini, ia meminta
para kepala daerah untuk mengikuti aturan tersebut.
"Sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang khusus untuk pengupahan
turunannya adalah PP Nomor 36 Tahun 2021, upah sektoral ditiadakan, hanya ada UMP dan
UMK (upah minimum kabupaten/kota). Melalui ini, kami berharap pemda mengikuti PP Nomor
36, khususnya gubernur yang akan mengeluarkan UMP," kata Hariyadi dalam konferensi pers
virtual, Selasa (2/11/2021).
Lebih lanjut, ia mengamini masalah pengupahan memang selalu ada tarik menarik dan
ketidakpuasan dari berbagai pihak. Akan tetapi, ketentuan pengupahan ini sudah ditetapkan
melalui formula yang tertuang pada PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Dan harapan kami, hal ini dapat membawa keteduhan ke semua pihak. Karena tidak pas kalau
setiap tahun [pengupahan] dipermasalahkan. Karena pada kenyataannya, masyarakat yang
membutuhkan pekerjaan masih sangat besar," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI yang
juga Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah APINDO Adi Mahfudz
menilai median upah minimun di Indonesia suda terlanjur tinggi.
"Median atau jenjang rata-rata upah minimum itu 0-2%. Di negara maju di bawah 0,6%. Adapun
di Indonesia dan Filipina sudah di atas 1%," terang Adi.
Menurutnya, hal ini tidak selaras dengan tujuan UU Cipta Kerja, yaitu mendatangkan investasi
dan gairah serta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kian bertumbuh.
Pada kesempatan itu ia juga meminta pihak manapun agar tidak mengintervensi keputusan
gubernur dalam menetapkan upah minimum. "Dan untuk gubernur mohon menetapkan
berdasarkan regulasi yang ada," pungkasnya.
220
