Page 222 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 222

Judul               Pengusaha Wanti-wanti Gubernur Tetapkan UMP Sesuai UU Cipta Kerja
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5793394/pengusaha-
                                    wanti-wanti-gubernur-tetapkan-ump-sesuai-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Danang Sugianto
                Tanggal             2021-11-02 14:33:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Hariyadi  B.  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Karena  peraturan  pengupahan  ini  sudah
              diputuskan  dalam  bentuk  formula  dalam  PP  tersebut,  maka  kami  berharap  semua  pihak
              mengikuti peraturan yang ada. Harapan kami bisa memberikan keteduhan bagi kita semua

              positive  -  Adi  Mahfudz  (Ketua  Bidang  Organisasi,  Keanggotaan,  dan  Pemberdayaan  Daerah
              APINDO) Pak Gubernur kami wanti-wanti menetapkannya juga berdasarkan regulasi yang ada,
              tentu UU Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021
              neutral  -  Adi  Mahfudz  (Ketua  Bidang  Organisasi,  Keanggotaan,  dan  Pemberdayaan  Daerah
              APINDO)  Kami  sudah  mewanti-wanti  baik  di  media  maupun  melalui  kerjasama  kami  antar
              pemerintah, pengusaha, maupun pekerja itu sendiri, kiranya bapak gubernur tidak diintervensi
              oleh pihak manapun dalam penetapannya


              Ringkasan

              Pengusaha mewanti-wanti gubernur dan pemimpin daerah lainnya agar tetap mengacu pada
              regulasi  yang  berlaku  saat  ini  dalam  menetapkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  atau  Upah
              Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK).  Hal  itu  seiring  dengan  polemik  yang  muncul  jelang
              pengumuman besaran UMK 2022 yang dilakukan paling lambat 30 November 2021.



              PENGUSAHA WANTI-WANTI GUBERNUR TETAPKAN UMP SESUAI UU CIPTA KERJA

              Pengusaha mewanti-wanti gubernur dan pemimpin daerah lainnya agar tetap mengacu pada
              regulasi  yang  berlaku  saat  ini  dalam  menetapkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  atau  Upah
              Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK).  Hal  itu  seiring  dengan  polemik  yang  muncul  jelang
              pengumuman besaran UMK 2022 yang dilakukan paling lambat 30 November 2021.

              Beberapa waktu lalu serikat pekerja dan serikat buruh telah menyuarakan harapannya terhadap
              penepatan UMK 2022. Kali ini giliran dari sisi pengusaha yang bersuara Ketua Umum Asosiasi
                                                           221
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227