Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 49

Judul               Minta Kenaikan Upah Minimum 10 Persen, KSPI Tolak Penetapan
                                    Mengacu PP 36
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1524108/minta-kenaikan-upah-minimum-
                                    10-persen-kspi-tolak-penetapan-mengacu-pp-36
                Jurnalis            Bisnis.com
                Tanggal             2021-11-03 04:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan upah minimum provinsi atau
              UMP  2022  yang  mengacu  pada  amanat  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021
              tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja.



              MINTA KENAIKAN UPAH MINIMUM 10 PERSEN, KSPI TOLAK PENETAPAN MENGACU
              PP 36

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan upah minimum provinsi atau
              UMP  2022  yang  mengacu  pada  amanat  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021
              tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, serikatnya tetap berpegang pada rumusan
              pengupahan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  13  Tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan. Iqbal menuturkan, UU itu mengamanatkan penghitungan UMP berdasar pada
              survei kebutuhan hidup layak atau KHL di tengah masyarakat.

              “KSPI  minta  menggunakan  KHL  merujuk  pada  UU  Nomor  13/2003,  karena  kita  sedang
              menggugat UU Cipta Kerja, sehingga PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan juga tidak boleh,”
              kata Iqbal melalui sambungan telepon, Selasa, 2 November 2021.

              UU Cipta Kerja yang tengah digugat itu, kata Iqbal, tidak dapat dijadikan instrumen penghitung
              kenaikan UMP pada tahun depan. Alasannya, objek hukum yang ada pada UU itu belum memiliki
              kekuatan hukum tetap atau inkrah. Lewat survei KHL itu, dia mengatakan, KSPI mendapatkan
              nilai kenaikan UMP 2022 sebesar 7–10 persen. Menurut dia, harga sejumlah KHL pekerja, seperti
              sewa  rumah,  transportasi,  dan  barang  di  pasar  mengalami  kenaikan  yang  signifikan  selama
              pandemi.
              “Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh, karena Covid-19 jadi tidak bisa naik
              angkot, sekarang pakai Gojek. Jadinya mahal,” kata dia.




                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54