Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 51

Judul               Paling Lambat Selesai Sebelum 20 November
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            ris
                Tanggal             2021-11-03 04:14:00
                Ukuran              105x99mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 77.700.000

                News Value          Rp 388.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan


              Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 segera dimulai. Saat ini pemprov tinggal
              menunggu turunnya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).



              PALING LAMBAT SELESAI SEBELUM 20 NOVEMBER

              Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 segera dimulai. Saat ini pemprov tinggal
              menunggu turunnya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kepala Dinas
              Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan, surat
              Kemenaker  tersebut  akan  menjadi  acuan  pembahasan  UMP  Jatim.  Termasuk  hasil  publikasi
              badan pusat statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi

              "Kalau sudah ada surat, pembahasannya akan cepat. Dua hari bisa selesai," katanya.

              Himawan menyatakan, rencananya surat tersebut diberikan pada 5 November. Sementara itu,
              pembahasan  UMP  ditargetkan  bisa  selesai  paling  lambat  20  November.  Skema  pengupahan
              tahun  ini  akan  mengaju  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan.
              Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di aturan baru tersebut, UMP
              maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan disahkan gubernur Jatim.

              Besaran  UMP  tetap  menjadi  acuan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  menentukan  UMK.  Di
              mana, UMK tidak boleh lebih kecil daripada UMP.
              "Besaran  kenaikan  UMK  akan  ditentukan  kemampuan  dan  kondisi  setiap  kabupaten/kota,"
              katanya.

              Tahun  ini  UMP  Jatim  ada  di  nominal  Rp  1.868.777.  Sementara  itu,  untuk  tahun  depan,
              kenaikannya akan menunggu pembahasan yang segera digelar. Sejauh ini, kenaikan upah rata-
              rata di Jatim berkisar 9-l 1 persen.

              "Pengecualian, untuk tahun ini, kenaikannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,'' katanya.

              Sebab, pandemi berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Bahkan, tahun ini yang hitungannya
              mengacu tahun lalu, pertumbuhannya minus Namun, gubernur mengeluarkan diskresi. Dengan
              demikian, upah pekerja tetap naik.
                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56