Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 57
BURUH SUMATRA UTARA MENUNTUT UPAH LAYAK 2022
Gabungan sembilan serikat pekerja di Sumatra Utara direncanakan kembali menggelar aksi unjuk
rasa pada Rabu (10/11) terkait dengan permintaan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Sumatra Utara 2022.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatra Utara
Willy Agus Utomo mengatakan Sumut adalah salah satu provinsi yang tidak menaikkan UMP
pada 2021.
Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah untuk menaikkan UMP tahun depan berkisar
7%—20% dengan mempertimbangkan kebutuhan buruh yang kian meningkat.
“Kami harap Edy punya hati sedikit saja untuk buruh,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/11).
Dijelaskan oleh Willy bahwa UMP Sumut kian tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain,
padahal Upah Minimum Kota (UMK) Medan dan UMP DKI Jakarta nyaris sama sekitar 10 tahun
lalu.
Dia mengultimatum Pemprov Sumut agar dalam pembahasan upah untuk menetapkan UMP yang
layak bagi buruh. Buruh juga akan menggugat pihak terkait ke ranah hukum karena diduga
menetapkan UMP secara asal.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan penetapan UMP Sumatra
Utara 2022 masih dibahas dengan mem-per-timbangkan berbagai faktor di antaranya inflasi,
pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi.
“Nanti, sedang dihitung. Itu ada hitungannya, ada hitungan pendapatan daerah, dihadapkan
pada inflasi, pertumbuhan ekonomi. Itu nanti dihitung dulu, bukan main sembarangan saja,”
katanya di rumah dinas Gubernur Sumut di Medan, Senin (1/11).
UMP 2022 dibahas oleh dewan peng-upahan yang selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. Edy
menegaskan bahwa UMP yang nantinya ditetapkan oleh gubernur merupakan pilihan yang
terbaik dan hasil keputusan bersama.
“Tetapi tak bisa juga pengusaha ini mempertahankan pendapatnya, para pekerja pun
mempertahankan pendapatnya, ini harus sinkron, sehingga menjadi harmonis,” katanya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Sumatra Utara Tony Rickson Silalahi mengatakan
bahwa harga kebutuhan pokok kini sudah kembali mengalami kenaikan.
Di sisi lain, upah buruh tidak mengalami peningkatan untuk mengimbanginya. Hal ini
mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
“Daya beli menurun karena upah tahun ini tidak naik. Tetapi harga barang-barang naik.
Pemerintah tidak bisa mengendalikan,” katanya.
Pada 2021 ini, pemerintah tidak menaikkan UMP sehingga masih tetap sama dengan upah pada
2020 senilai Rp2,49 juta. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Covid-19.
Medan menjadi satu-satunya kota di Sumatra Utara yang menaikkan Upah Minimum Kota (UMK)
pada 2021. Hal itu sesuai Keputusan Gubernur Sumatra Utara No. 188.44/653/KPTS/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2021, tertanggal 21 Desember 2020. Jika
56
