Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Pengupahan sebagai regulasi turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dalam
beleid baru itu, rumus pene-tapan upah minimum pada tahun depan mengacu data kondisi
per-eko-nomian dan ketenagakerjaan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

MENANTI TUAH FORMULA UPAH

Tarik menarik kepentingan dalam penetapan besaran kenaikan pengupahan buruh 2022
diharapkan teredam oleh formula dalam Peraturan Peme-rintah No. 36/2021 tentang
Peng-upahan sebagai regulasi turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam beleid baru itu, rumus pene-tapan upah minimum pada tahun depan mengacu data
kondisi per-eko-nomian dan ketenagakerjaan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Formula itu juga telah disepakati Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukam-dani mengatakan
kesepakatan pene-tapan upah memakai formula di PP No.36/2021 itu akan mengakhiri tarik
menarik dan ketidakpuasaan masalah peng-upahan setiap menjelang akhir tahun.

“Kami berharap dengan formula pene-tapan upah yang ada dapat dite-rima semua pihak dan
serikat buruh, sehingga ketegangan kita dalam hubungan industrial lebih baik, produktif dan
dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas,” tuturnya dalam konferensi pers, Selasa
(2/11).

Dia melanjutkan tuntutan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7%-10% dari serikat pekerja
tak bisa diterima ka-rena mengabaikan formula PP No. 36/2021.

Sebaliknya, dia menyatakan hasil uji Apin-do atas upah minimum dengan for-mula lama juga
tidak memberikan pem-benaran upah minimum 2022 bisa naik 7%-10%.
“Kemarin kami menguji dengan memasukkan 64 komponen KHL sebagai dasar. Hasilnya di
bawah upah minimum 2021,” katanya.

Hariyadi juga mengingatkan para kepala daerah untuk patuh menetapkan besaran kenaikan
upah minimum sesuai PP No. 36/2021 seba-gai turunan UU Cipta Kerja.

Pengalaman tahun lalu, sejumlah gu-bernur memilih menaikkan upah minimum provinsi (UMP)
2021 kendati ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatur UMP 2021
sama dengan UMP 2020 karena dampak pandemi Covid-19.

Beberapa kepala daerah yang melanggar SE Menaker adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa
Timur hingga Sulawesi Selatan. DKI Jakarta memilih menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27% dari
UMP 2020 untuk kegiatan usaha yang tak terdampak Covid-19.

Adi Mahfud, Wakil Ketua Depenas dari pengusaha, menambahkan permintaan kenaikan UMP
2022 mencapai 10% tak memiliki dasar perhitungan yang akurat.

Menurutnya, hasil uji petik Depenas di empat pasar yang ada di Ibu Kota untuk menguji proyeksi
kenaikan UMP 2022 hingga 10% dengan formula lama PP No. 78/2015 menunjukkan hasil
sebaliknya.

Empat pasar yang disurvei Depenas adalah Pasar Senen, Pasar Cipinang Jaya, Pasar Koja dan
Pasar Sukapura. Survei di Pasar Senen mencatatkan KHL pekerja di angka Rp3.654.386, Pasar

59