Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 65

Judul               Mencari Solusi Win-Win UMP 2022
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            Tajuk
                Tanggal             2021-11-03 03:55:00
                Ukuran              160x229mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 100.000.000

                News Value          Rp 300.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Upah minimum provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2022 masih terus dibahas dan
              akan  ditetapkan  berdasarkan  skema  baru  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  36/2021  sebagai
              turunan  dari  Undang-Undang  No.  11/2021  tentang  Cipta  Kerja.  Ada  yang  berbeda  dengan
              penetapan UMP kali ini karena perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada formulasi baru
              sesuai  PP  No.  36/2021.  Dalam  aturan  tersebut,  penetapan  pengupahan  didasarkan  pada
              penggunaan data perekonomian dan ketenagakerjaan tahun berjalan.


              MENCARI SOLUSI WIN-WIN UMP 2022

              Upah minimum provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2022 masih terus dibahas dan
              akan  ditetapkan  berdasarkan  skema  baru  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  36/2021  sebagai
              turunan dari Undang-Undang No. 11/2021 tentang Cipta Kerja.

              Ada  yang  berbeda  dengan  penetapan  UMP kali ini  karena  perhitungannya  dilakukan  dengan
              mengacu  pada  formulasi  baru  sesuai  PP  No.  36/2021.  Dalam  aturan  tersebut,  penetapan
              pengupahan  didasarkan  pada  penggunaan  data  perekonomian  dan  ketenagakerjaan  tahun
              berjalan.

              Formulasi aturan tersebut menitikberatkan pada daya beli, median upah, dan tingkat penyerapan
              tenaga kerja. Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi jumlah rata-rata per kapita rumah
              tangga,  rata-rata  jumlah  anggota  rumah  tangga  yang  sudah  bekerja,  dan  jumlah  rata-rata
              anggota rumah tangga.

              Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah juga akan dilihat mana yang
              lebih tinggi serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar untuk menetapkan UMP 2022.
              Data-data tersebut didapat dari lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini Badan Pusat
              Statistik.

              Dari  pernyataan  pemerintah  sebelumnya,  UMP  2022  berkecenderungan  untuk  naik.  Sinyal
              tersebut  disampaikan  Kementerian  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  UMP  2022  berpotensi



                                                           64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70