Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Sukapura sebesar Rp3.593.746, Pasar Koja mencapai Rp3.702.995 dan Pasar Cipinang Jaya
sebesar Rp3.632.550.
Hasil rata-rata KHL pekerja di empat pasar yang ada di DKI Jakarta itu kebutuhannya hanya
Rp3.646.919 atau terpaut 21% dari UMP Ibu Kota yang kini Rp4.416.186.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tetap menolak
penetapan UMP 2022 mengacu pada PP No. 36/2021.

Dia tetap berpegang pada rumusan pengupahan yang tertuang dalam UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan mengamanatkan penghitungan UMP berdasar pada survei KHL.

“(Alasannya), kita sedang menggugat UU Cipta Kerja sehingga PP 36/2021 tentang pengupahan
juga tidak boleh,” kata Iqbal.

Status dalam gugatan, katanya, tidak dapat dijadikan formula UMP 2022 karena obyek hukum
itu belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dengan survei KHL itu, dia mendapatkan nilai kenaikan UMP 2022 sebesar 7%-10%.

Menurutnya, harga sejumlah KHL pekerja seperti sewa rumah, transportasi dan barang di pasar
mengalami kenaikan yang signifikan selama pandemi.

“Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh karena Covid-19 jadi tidak bisa naik
angkot, sekarang pakai Gojek jadinya mahal,” kata dia.

TINGKAT INFLASI

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memproyeksikan
kenaikan UMP 2022 relatif kecil.

Dia beralasan sejumlah variabel penghitung UMP 2022 selama 1 tahun terakhir berada di posisi
rendah. Faisal mencontohkan tingkat inflasi hingga akhir tahun stabil di posisi 1,5%.

Di sisi lain, kata dia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga tidak menunjukkan tren
peningkatan yang signifikan selama satu tahun terakhir. “Jadi antarberbagai macam
komponennya kalau dilihat dari strukturnya saja tambahan upahnya saya pikir tidak terlalu
besar,” tuturnya.

Sebaliknya, Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Harahap mempersilakan masyarakat yang
tidak puas atas formula UMP 2022 memakai PP No. 36/2021 menempuh jalur hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, Kemenaker menunggu data pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan yang disiapkan
BPS untuk menghitung kenaikan UMP 2022.

Hal itu sesuai dengan amanat dari PP No. 36/2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan
UU Cipta Kerja.

“Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Chairul.

Depenas dan LKS Tripnas, tuturnya, telah mengadakan pertemuan pada 21-22 Oktober 2021 di
Jakarta. Hasil pertemuan adalah mendorong penetapan UMP yang sesuai dengan formula di PP
No. 36/2021.

60