Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020

Kartu prakerja ini, nantinya ada penyesuaian dengan Covid-19. Jadi nanti
pelatihannya online, biaya pelatihan online dibayar negara. Kemudian, setiap
penerima kartu pra kerja itu akan mendapatkan insentif 1 bulan Rp 600.000 selama
4 bulan. "Pelatihan online dan survei keperkerjaan itu diberikan anggaran Rp
150.000. Jadi total dari APBN Rp 3,55 juta untuk satu orang," katanya.

Tentunya, kata dia, anggaran ini dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun
dengan target 5,6 juta peserta. "Nah Jabar sesuai dengan Vidcon bersama bu
menteri, Jabar diposisikan sementara 900 ribu penerima," kata Ade.

Disnakertrans Jabar sendiri, fokus utamanya menyediakan data by name by adress
calon penerima pra kerja. Kemudian, data ini akan jadi data base kementerian naker
maupun perekonomian yang akan disandingkan mereka melakukan daftar online
sehingga nanti akan ada proses validasi pada saat orang ini daftar online.

"Validasi sendiri, dilakukan oleh komite cipta kerja dan perekonomian yang dibentuk
sesuai dengan aturan yang ditetapkan kemenko. Tugas Pemprov dan Pemkab lebih
ke data, data calon penerima," kata Ade seraya mengatakan karena ini awal maka
tentunya akan ada uji coba.

Disnakertran Jabar, kata dia, akan tetap memperbaharui perkembangan datanya.
Jadi mungkin saja bahkan pasti jumlahnya tidak akan berhenti di 53.000 pekerja.

"Kartu Prakerja ini bisa untuk mereka yang dirumahkan atau PHK, itu kita minta
data by name by adress, nah itu kita kirim ke Kemenaker untuk jadi data base calon
penerima kartu prakerja juga," katanya.

Program Pemprov Jabar yang diresmikan gubernur terkait dengan jaring pengaman
sosial sebesar Rp 500.000, prioritas untuk sektor non formal atau pekerja harian.
"Nah ini kita lihat yang dirumahkan di-PHK ini ada gak yang tergolong pekerja
harian," katanya..

Page 125 of 234.