Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 130
Keagamaan. Oleh karena itu, menurut Roy, tidak ada dasar hukum yang bisa
menguatkan kebijakan pembayaran THR dapat dicicil atau ditunda
"Bahkan, apabila pembayaran THR kepada pekerja/buruh terlambat, pengusaha
wajib dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan, sebagaimana
tercantum dalam pasal 10 ayat (1)," tutur Roy.
Sementara itu, menurut dia, berbicara tentang dampak pandemi COVID-19, bukan
hanya pengusaha yang terkena dampak secara ekonomi. Ia menegaskan bahwa
buruh juga mengalami hal serupa.
"Saat ini banyak pekerja/buruh yang dirumahkan akibat COVID-19 hanya menerima
upah sebesar 25%. Bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali," ujarnya.
Di sisi lain, menurut dia, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mau
meliburkan pekerja/buruhnya. Padahal, pemerintah sudah menerbitkan imbauan
untuk melakukan social distancing, physical distancing, bahkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB).
"Saat ini masih banyak pekerja/buruh yang bertaruh nyawa untuk bekerja karena
tidak diliburkan dan juga faktor kebutuhan ekonomi," tutur Roy.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah memberikan perlindungan bagi buruh,
dengan menegaskan pengusaha untuk membayar THR sesuai ketentuan yang
berlaku. Ia juga meminta agar pemerintah tidak memberikan pernyataan yang
menyudutkan, merugikan dan mengorbankan pekerja/buruh.
"Pemerintah sangat tahu posisi tawar pekerja/buruh dihadapan pengusaha sangat
lemah. Akan tetapi, sangat disayangkan pemerintah malah memberikan tenaga
kepada pengusaha untuk menekan pekerja/buruh terkait THR," kata Roy.
Ia menilai, jika pemerintah menyerahkan keputusan THR terhadap pengusaha dan
pekerja/buruh, sama saja dengan mendorong pengusaha melanggar peraturan yang
berlaku. Kebijakan itu, menurut Roy, juga menjadi indikasi bahwa pemerintah
memberikan perlindungan terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran.
"Ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah/negara melepaskan tanggung jawab
terhadap pekerja/buruh," tutur Roy.
Page 129 of 234.
