Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 129
Title BURUH TEGASKAN TOLAK PEMBAYARAN THR DICICIL APALAGI SAMPAI DITUNDA
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 08 April 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01362696/buruh-tegaskan-tol ak-
Page/URL
pembayaran-thr-dicicil-apalagi-sampai-ditunda
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Buruh menolak kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pengusaha mencicil
atau menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2020. Sebaliknya, buruh
meminta agar pemerintah menegaskan kepada pengusaha untuk membayar THR
2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil
Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI), Roy Jinto
Ferianto, di Bandung, Rabu 8 April 2020). Ia mengatakan, seharusnya pemerintah
hadir memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh.
"Kami sangat menyayangkan dan kecewa dengan pernyataan sikap pemerintah
yang memperbolehkan pengusaha mencicil atau menunda pembayaran THR karena
terdampak pandemi COVID-19," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa
pembayaran THR 2020 dapat dilakukan pengusaha dengan cara dicicil. Pengusaha
juga bisa menunda pembayaran THR 2020 dengan syarat melakukan dialog atau
kesepakatan dengan pekerja/buruh.
"PP FSP TSK SPSI menyatakan menolak kebijakan tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan pencicilan/penundaan pembayaran THR melanggar pasal
2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Dalam Permenaker disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR
Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan
secara terus menerus atau lebih.
"Besaran pembayaran THR kepada pekerja/buruh juga sudah diatur dalam pasal (3)
dan (4) Permenaker No. 6 Tahun 2016," ujar Roy.
Dalam pasal 5 ayat 4 Permenaker juga disebutkan bahwa THR wajib diberikan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya
Page 128 of 234.
