Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 131
Title JANGAN KHAWATIR, KEMNAKER PASTIKAN THR PEKERJA TETAP WAJIB DIBAYARKAN
Media Name merdeka.com
Pub. Date 08 April 2020
https://www.merdeka.com/jatim/jangan-khawatir-kemnaker-pastikan-thr-pe kerja-tetep-
Page/URL
wajib-dibayarkan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merebaknya pandemik Covid-19, sempat mengancam pencairan Tunjangan Hari
Raya (THR) dan Gaji-13 para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun rupanya hal ini
mendapat titik terang, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan
bahwa THR akan tetap dibayarkan. Hal ini disampaikan Kemnaker dalam unggah
instagram dengan judul Kemnaker Pastikan THR Kepada Pekerja Tetap Wajib
Dibayarkan. Dalam unggahannya, Kemnaker mengatakan bahwa meskipun saat ini
tengah terjadi pandemi, THR tetap akan dibayarkan.
"Kemnaker memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tetap dibayarkan
kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, meskipun
saat ini terjadi pandemi Covid-19," tulis Kemnaker.
THR Wajib Diberikan 7 Hari Sebelum Hari Raya
Pada Kamis (2/4), bertempat di kantor Kemnaker diadakan rapat kerja untuk
membahas pembayaran THR. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR,
Ninik Wafiroh. Dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, dirinya mengatakan bahwa THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. THR wajib diberikan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," ujar
Ida Fauziyah.
Beberapa Peraturan Pemerintah Jadi Acuan
Dilansir dari instagram Kemnaker, ketentuan THR diatur dalam Peraturan
Pemerintah RI (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dalam PP tersebut terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
Page 130 of 234.
