Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 56
Title DPR NGOTOT BAHAS OMNIBUS LAW SAAT PAGEBLUK COVID-19, PENGAMAT: DIHENTIKAN
DULU PEMBAHASANNYA, BAGIKAN NASKAH AKADEMIKNYA
Media Name rmol.id
Pub. Date 08 April 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/04/08/429295/dpr-ngotot-bahas-omnibu s-law-saat-
Page/URL pagebluk-covid-19-pengamat-dihentikan-dulu-pembahasannya-ba gikan-naskah-
akademiknya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada
pekan depan dijadwalkan akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah. Mereka
akan mengagendakan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di tengah Indonesia sedang menghadapi pagebluk
Coronavirus disease (Covid-19).
Merespons ngototnya DPR dan pemerintah membahas RUU Ciptaker, pengamat
hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhtar Said meminta DPR
dan pemerintah hati-hati dalam membentuk sebuah peraturan perundang-
undangan. Said menjelaskan, saat ini kondisi Indonesia sedang dalam keadaan
darurat karena menghadapi wabah mematikan asal Kota Wuhan, China.
Wakil rakyat di Senayan, tambah Said seharusnya mengerti keadaan warganya saat
ini yang sedang menghadapi wabah Covid-19 yang mematikan ratusan orang di
Indonesia.
"Salah satu syarat pembentukan peraturan perundang-undangan itu bersifat
futuristik, dan mengatasi permasalahan yang ada. Sekarang negara dalam keadaan
darurat, jadi DPR sebagai Wakil Rakyat harus mengerti keadaan warganya,
masyarakat belum butuh omnibus law," demikian pendapat Magister Hukum
Universitas Diponegoro ini.
Lebih lanjut peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi (Pusdak) Unusia ini
menyarankan, sebaiknya DPR dan pemerintah membagikan naskah akademik
kepada berbagai pihak seperti akademisi, kelompok masyarakat sipil dan para
pemangku kepentingan lainnya. Dengan langkah itu, Said meyakini RUU Ciptaker
yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan menjawab berbagai masalah dan kritik
muncul di ruang publik.
"Ditahan dulu pembahasannya, disharekan dulu Naskah Akademiknya kepada para
akademisi dan para pemangku kepentingan seperti aktivis buruh dan kelompok sipil
lainnya, sehingga pembahasan bersifat holistik. Ingat itu peraturan perundang
undangan," tandas Said.
Page 55 of 234.
