Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 111
Di tingkat mahasiswa, Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho juga mengaku mengalami
peretasan. Ia mengaku gawainya diretas. "Kebetulan yang saya alami berupa
peretasan gawai," ujarnya.
Koalisi mencatat, masih banyak terjadinya upaya intimidasi terhadap aktivis,
misalnya pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang kerap
melontarkan kritik keras di bidang lingkungan kepada pemerintah. Walhi Yogyakarta
bahkan sempat didatangi anggota polisi dan TNI.
Syahdan Husein dari Gejayan Memanggil juga disebut mengalami intimidasi. Selain
itu, koalisi menyebut percobaan peretasan akun Twitter dialami oleh Koordinator
Jaringan Desa Kita R Sumakto @DesaKita2 dan akun Facebook seorang jurnalis
Mawa Kresna.
Sementara itu, koalisi juga mencatat, kriminalisasi menimpa tiga pemuda pegiat Aksi
Kamisan Malang di Tangerang. Rio Imanuel, Aflah Adhi, dan Muhammad Riski
adalah pemuda yang aktif dalam gerakan-gerakan berbasis edukasi dan solidaritas.
Terakhir, peneliti kebijakan publik Ravio Patra Asri juga sempat ditangkap setelah
ponselnya diretas. Sementara itu, pengawasan aktivitas oleh kepolisian maupun
orang tak dikenal dialami setidaknya oleh Solidaritas Pangan Yogyakarta sebanyak
dua kali dan LBH Medan empat kali.
Koalisi menilai keseluruhan tindakan tersebut memiliki kesamaan, yaitu tidak pernah
ada proses hukum terhadap pelakunya. Hal itu secara gamblang berbeda dengan
proses hukum terhadap masyarakat yang dianggap menghina presiden atau pejabat
lainnya.
Kondisi tersebut, menurut koalisi, menunjukkan kepolisian bukannya tidak mampu
mengungkap siapa pelakunya, melainkan tidak mau. "Kami melihat hal itu sebagai
sebuah pelanggaran terhadap negara hukum. Persamaan di depan hukum tinggal di
atas kertas.
Karena itu, desakan kami harus diungkap," kata Asfinawati menegaskan.
Karena itulah, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) meminta penghentian segala jenis teror
dan intimidasi terhadap rakyat di tengah pandemi Covid-19. Mereka juga meminta
pelaku penebar ketakutan termasuk pelaku peretasan diungkap. Koalisi meminta
tanggung jawab negara untuk tetap menjaga demokrasi dan hak asasi manusia
(HAM).
Pemerintah juga diminta mengevaluasi kepolisian dan pihak-pihak yang seharusnya
menjaga keamanan masyarakat. Di samping itu, FRI meminta DPR menjalankan
fungsinya melakukan pengawasan kepada pemerintah dengan lebih saksama.
Page 110 of 261.
