Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 109
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HPPI) Sarman Simanjorang mengusulkan, agar nama RUU Cipta Kerja diganti
menjadi RUU Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi. Ini perlu agar fokus dan tidak
diributkan oleh serikat pekerja.
"Agar fokus, tidak diributkan oleh teman-teman serikat pekerja dan terbangun opini
bahwa RUU ini untuk kepentingan dunia usaha secara garis besar," kata Sarman.
Menurut dia, aspek kemudahan berusaha di Indonesia memang masih jauh
dibanding negara Asia lainnya. Ia menyebut, Indonesia masih di peringkat 73 dari
190 negara. Jauh lebih rendah dari Singapura yang berada di nomor 2, Malaysia di
nomor 14, Thailand di nomor 21, dan Tiongkok di nomor 46.
"Selama ini apa yang disampaikan investor adalah masalah regulasi dan perizinan
yang bertele-tele. Ketika investor sudah dapat jalur dari pemerintah pusat, jalan itu
justru tak berkembang di pemerintah daerah. Jadi ada sistem perizinan kita yang
sangat tidak mendukung. Itu akhirnya dimanfaatkan negara pesaing kita, seperti
Vietnam," ucapnya.
Ia mengatakan, pihaknya setuju pemerintah fokus memerangi COVID-19 , tapi
mereka berharap pemerintah juga fokus memikirkan imbas dunia usaha karena
Corona .
"Di negara lain, setelah wabah COVID-19 selesai, mereka sudah memiliki skenario.
Ketika kita mengalami krisis, kita terlambat mengantisipasi. Kita tidak punya modal,
jadi kami sangat berharap RUU kemudahan berusaha dan investasi ini merupakan
modal besar ketika COVID-19 berlalu," ucap dia. ***.
Page 108 of 261.
