Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 172
terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan. Sebab, pemerintah
secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial
untuk meredam dampak virus corona.
THR yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya. THR tahun ini hanya
berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak.
Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin).
Dia mengatakan, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan mendapatkan THR
seperti yang telah direncanakan. "Seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah
mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukin. Pensiun juga
teteap sesuai tahun lalu karena mereka kelompok yang mungkin tertekan juga,"
jelas dia.
Kementerian BUMN memastikan perusahaan-perusahaan milik negara akan tetap
memberi THR bagi karyawannya di tahun 2020 ini. Pembayaran tetap dilakukan
meski kondisi keuangan tengah dalam kondisi sulit.
"Sampai hari ini tidak ada kebijakan untuk meniadakan THR (bagi karyawan
BUMN)," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, kepada Kompas.com,
Selasa (7/4/2020).
THR bagi para direksi BUMN, beberapa wacana masih digodok. Di antaranya
pemotongan THR bagi pejabat perusahaan pelat merah.
Kebijakan ini juga rencananya akan diterapkan pada anak-anak dan cucu usaha
BUMN.
Sri Mulyani mengatakan untuk kepastian pencairan THR kepada menteri dan pejabat
eselon I dan II serta anggota DPR, masih menunggu keputusan Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Sebab, masih butuh waktu untuk memfinalisasi kebijakan THR
kepada pejabat negara.
"Presiden meminta kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan dalam sidang
kabinet minggu-minggu ke depan," ujar dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan, pencairan THR hanya berlaku untuk ASN
yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah.
"THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan, untuk ASN TNI Polri seluruhnya,
yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menghemat anggaran sebesar
Rp 5,5 triliun dengan kebijakan pemangkasan THR bagi pejabat negara, termasuk
presiden, anggota DPR, hingga PNS golongan I dan II.
Karyawan swasta atau buruh
Page 171 of 261.
