Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020

pengusaha jangan membebani pemerintah harus menalangi pembayaran THR para
pekerja atau buruh.

Alasannya, THR sudah menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini telah diatur
dalam banyak regulasi, satu di antaranya Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

"Kami tidak dapat menerima serta-merta rekomendasi, apalagi pemerintah disuruh
menalangi (THR pekerja swasta). Kalau pemerintah disuruh menalangi (THR),
pemerintah sudah babak belur nangani Covid ini," kata Soes ketika dihubungi
Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Raden Soes menjelaskan, sederet regulasi yang digulirkan Kemenaker dipandang
tidak berpihak terhadap para pengusaha. Namun, hal itu wajar menurutnya. Karena,
adanya regulasi tersebut bertujuan memberikan keseimbangan antara pekerja dan
pengusaha.

"Memang kalau kita sebagai tata negara Pancasila harus menganut musyawarah
mufakat. Undang-undang ini di mata pengusaha dianggap mencekik leher, padahal
tidak. Karena kita harus menjaga iklim kondusif keduanya," ujarnya.

Namun, saat adanya wabah virus corona yang membuat para pengusaha merasa
sulit untuk membayarkan THR, solusinya adalah dengan berdialog antara pengusaha
dan para serikat pekerja atau buruh.

Menunda pembayaran THR, menurut Soes tidak dilarang, asalkan sesuai
kesepakatan antar-kedua belah pihak. "Yang kami pahami bukan pemerintah harus
nalangin. Aturannya harus ada kesepakatan pengusaha dan pekerja, duduk bareng
dan membuat kesepakatan dibayar hanya waktunya. Mungkin bisa dibayar sebagian
atau tidak bisa dibayarkan bulan ini, mungkin bulan berikutnya. Dengan
kesepakatan tidak akan ingkar janji dan akan terpenuhi semuanya," jelas dia.

Page 173 of 261.