Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020

Title NAMA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TAK COCOK
Media Name jawapos.com
Pub. Date 28 April 2020
https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/04/2020/nama-omnibus-law-c ipta-kerja-
Page/URL
tak-cocok/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan perdana RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) kemarin (27/4). Muncul usul agar judul rancangan peraturan itu diubah.
Sementara Fraksi PAN meminta pembahasan ditunda.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara virtual kemarin, Baleg DPR
mengundang sejumlah ahli. Ada Rektor Universitas Prasetya Mulya Djisman
Simanjuntak, peneliti CSIS Yose Rizal, dan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (HPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Sarman menyatakan, RUU tersebut mendapat banyak penolakan dari para buruh.
Padahal, rancangan regulasi itu tidak hanya membahas pekerja. Ada soal investasi,
perizinan, masalah tanah, dan poin lainnya.

Sarman pun mengusulkan agar RUU Ciptaker diubah namanya menjadi RUU tentang
Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi. Dengan perubahan judul, diharapkan RUU
tersebut tidak diributkan lagi.

"(Diharapkan, Red) tidak ada lagi pro dan kontra di tengah masyarakat," tuturnya.

Anggota Baleg DPR Syamsurizal juga menilai terlalu sempit jika RUU disebut sebagai
cipta kerja. Sebab, dari sebelas klaster, hanya satu klaster yang membahas ciptaker.
Maka, dia sepakat jika nama RUU diganti. Dia mengusulkan agar judulnya diganti
dengan RUU Pembangunan Ekonomi Baru Indonesia.

"Dengan nama itu, akan banyak yang bisa dikemas. Misalnya bagaimana soal
investasi, kawasan ekonomi khusus (KEK), UMKM, dan kebijakan ekonomi secara
menyeluruh," terangnya.

M. Ali Taher Parasong, anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN, mengatakan bahwa
judul RUU perlu diperbaiki. Dia mengusulkan namanya diganti dengan RUU
Penguatan Ekonomi Nasional.

Kenapa nama itu yang digunakan? Menurut dia, karena telah terjadi degradasi
dalam pertumbuhan. Apalagi dengan adanya wabah Covid-19.

Page 226 of 261.