Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020

Title PENGUSAHA MINTA BERSABAR SOAL THR, BURUH: TAK BISA DITUNDA
Media Name detik.com
Pub. Date 28 April 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4994384/pengusaha-mint a-bersabar-
Page/URL
soal-thr-buruh-tak-bisa-ditunda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Pengusaha mengaku kesulitan membayar tunjangan hari raya atau THR
pada Lebaran tahun ini. Namun, pengusaha berjanji akan tetap berusaha
membayarnya, entah dicicil ataupun ditunda.

Tapi, kalangan buruh menolak apabila THR dicicil ataupun ditunda. Ketua
Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kahar S. Cahyono menyatakan bahwa buruh tetap ingin THR dibayarkan penuh
paling lambat H-7 Lebaran.

Kahar mengatakan THR tidak bisa dicicil apalagi ditunda, pasalnya tunjangan yang
diberikan akan digunakan buruh untuk merayakan Lebaran.

"Bagi KSPI, THR ini harus dibayar penuh dan paling lambat H-7 Lebaran, hari raya.
Aturannya seperti itu. Prinsipnya tak bisa dicicil atau ditunda, karena THR beda
dengan upah. Ini kan sudah ditentukan waktunya diperuntukkan untuk merayakan
hari raya," kata Kahar kepada detikcom , Selasa (28/4/2020).

Terlebih lagi Lebaran akan jatuh di tengah situasi pandemi Corona, menurut Kahar
kondisi akan sangat sulit bagi para buruh.

"Kalau dicicil kan bukan tunjangan hari raya lagi, karena kita butuh ini untuk
merayakan Lebaran, apalagi juga di situasi serba sulit seperti ini," jelas Kahar.

Kahar juga mengatakan THR adalah kewajiban rutin tahunan tiap perusahaan. Oleh
karena itu harusnya dana THR sudah disiapkan jauh-jauh hari, tanpa harus
mempertimbangkan ada virus Corona atau tidak.

"THR ini kan salah satu hak pekerja dan ini rutin tahunan, seyogyanya ini juga
sudah dianggarkan oleh perusahaan dari jauh-jauh hari. THR-nya kan bukan suatu
hal yang dadakan, karena ini rutinitas," papar Kahar.

Kahar juga menyoroti perusahaan yang masih otoriter terhadap pekerjanya.
Menurutnya, keputusan soal THR harus didiskusikan dengan pekerja juga, hal itu
sesuai arahan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, banyak perusahaan masih
mengambil keputusan sepihak.

Page 232 of 261.