Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 236
Title KSPI MINTA PEMERINTAH REVISI UU KESELAMATAN KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 28 April 2020
https://republika.co.id/berita/q9htyn428/kspi-minta-pemerintah-revisi- uu-keselamatan-
Page/URL
kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk segera
merevisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. KSPI
menilai UU itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat kini.
"Sebagai contoh pasal sanksi terlalu rendah, kalau tidak menggunakan alat
pelindung diri atau K3 di pabrik didenda Rp100 ribu," kata Presiden KSPI Said Iqbal
di Jakarta, Selasa (28/4).
Permintaan revisi UU nomor 1 tahun 1970 tersebut dilontarkan Iqbal terkait
momentum peringatan Hari Keselamatan Kerja yang diperingati setiap tahun pada
28 April. Menilik UU Keselamatan Kerja sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini,
KSPI mendorong pihak eksekutif maupun legislatif menggunakan hak inisiatif agar
segera melakukan revisi.
"Dalam revisi tersebut hendaknya lebih tegas," ujar Iqbal.
Apabila pemerintah mau melakukan revisi UU nomor 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, semua perusahaan akan lebih sadar dan peduli untuk
melindungi setiap pekerjanya. Misalnya penyiapan alat-alat keselamatan dan
kesehatan kerja, setiap pabrik wajib memiliki panitia K3 hingga pelibatan serikat
buruh setiap pemeriksaan berkala K3.
"Hal-hal seperti itu harus lebih tegas lagi dalam revisi undang-undang," katanya.
Secara umum, KSPI melihat aspek kesehatan dan keselamatan kerja belum menjadi
isu utama di Indonesia dalam hal ketenagakerjaan. Selama ini lebih kepada isu
upah, jaminan sosial atau pekerja kontrak. "Harusnya hari ini atau tahun depan
menjadi isu utama," ujarnya.
Pengarusutamaan tersebut dinilai KSPI karena Indonesia sudah masuk kategori
negara industri berdasarkan tolok ukur Produk Domestik Bruto (PDB) sektor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB manufaktur menyumbang
sebesar 54 persen, sedangkan pertanian hanya 36 persen.
"Artinya Indonesia sudah menjadi negara industri. Kalau sudah industri K3 harus
ketat," katanya.
Page 235 of 261.
