Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 241
Title PENGAMAT: PELIBATAN PEMDA BISA MAKSIMALKAN PROGRAM PRAKERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 28 April 2020
https://republika.co.id/berita/q9i7mm428/pengamat-pelibatan-pemda-bisa -maksimalkan-
Page/URL
program-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai usulan seleksi dan
distribusi program Kartu Prakerja diserahkan pada pemerintah daerah melalui
gubernur, bupati maupun wali kota adalah tepat. Ia menilai, cara tersebut dapat
memaksimalkan program Prakerja.
Usulan ini muncul dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga ketua
umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar seleksi dan
distribusi program Kartu Prakerja diserahkan kepada Gubernur-Bupati masing-
masing Provinsi. "Sepakat dengan ide usulan itu, namun dengan modifikasi kartu
prakerja menjadi dua bagian," kata Qodari saat dihubungi, Selasa (28/4).
Qodari menjelaskan dua bagian tersebut, yakni pertama program pelatihan, dan
kedua program bantuan sosial untuk masyarakat terkena pemutusan hak kerja
(PHK) dan pengangguran. Menurut Qodari, program pelatihan sebaiknya
dilaksanakan nanti setelah pandemi Covid-19 ini berakhir.
Sedangkan, program bantuan sosial (bansos) PHK dan pengangguran, menurut
Qodari lebih tepat untuk kondisi saat ini, sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, pemberian bansos dapat melalui pemerintah daerah yang lebih
memiliki keleluasaan dalam memetakan.
"Untuk bansos PHK dan pengangguran ini uang dan manajemen seleksinya
diserahkan saja kepada kepala daerah," kata Qodari.
Seperti sebagian bansos yang ada sekarang ini, lanjut Qodari, ada yang lewat
daerah dan ada yang pemberiannya dilakukan oleh kementerian sosial. Karena itu,
Qodari menyarankan, untuk urusan bantuan PHK dan pengangguran dapat
diserahkan saja ke pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari seleksi siapa
yang berhak menerima sampai dengan distribusinya.
Qodari mengatakan, diberikan kewenangan pemerintah daerah dalam seleksi dan
distribusi, selain meringankan beban pemerintah pusat, distribusi bantuan akan
menjadi lebih efektif. Kepala Daerah dinilai lebih mengetahui dinamika dan
permasalahan masyarakat di lapangan.
Page 240 of 261.
