Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 239

Title          DISTRIBUSI KARTU PRAKERJA SEBAIKNYA DISERAHKAN KEPADA PEMDA
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      28 April 2020
                              https://www.gatra.com/detail/news/477205/ekonomi/distribusi-kartu-prak erja-
               Page/URL
                              sebaiknya-diserahkan-kepada-pemda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jakarta, Gatra.com- Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mendukung usulan
               ide dari Abdullah Azwar Anas yang juga ketua umum Asosiasi Pemerintah
               Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar seleksi dan distribusi program Kartu
               Prakerja diserahkan kepada Gubernur-Bupati masing-masing Provinsi.

               "Saya sepakat, saya mendukung ide itu tapi dengan modifikasi kartu pra kerja yang
               dibagi menjadi dua bagian," ujar M. Qodari, di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

               Kedua bagian konsep Kartu Prakerja itu, kata Qodari, pertama, Kartu Prakerja
               seperti sekarang yang orientasinya kepada evaluasi dan pelatihan dan itu baru
               dilaksanakan nanti setelah pandemi Covid-19 ini selesai, "Jadi untuk program ini
               baiknya ditunda saja dulu," ucap Qodari.

               Kemudian kedua, Qodari melanjutkan, membuat program bantuan sosial (bansos)
               PHK dan pengangguran, di mana sasaran dari program ini adalah untuk membantu
               masyarakat yang terkena PHK dan pengangguran sebagai dampak dari pandemi
               Covid-19.

               "Nah untuk bansos PHK dan pengangguran ini uang dan manajemen seleksinya
               diserahkan saja kepada kepala daerah," ulasnya.

               Seperti sebagian bansos yang ada sekarang ini, lanjut Qodari, ada yang lewat
               daerah dan ada yang lewat kementerian sosial.

               "Khusus untuk urusan bantuan PHK dan pengangguran serahkan saja ke pemerintah
               daerah untuk mengelola mulai dari seleksi siapa yang berhak menerima atau tidak,
               kemudian sampai dengan distribusinya," tutur Qodari.

               Qodari menjelaskan, dengan diberikan kewenangan pemerintah daerah dalam
               seleksi dan distribusi, selain meringankan beban pemerintah pusat, distribusi
               bantuan akan menjadi lebih efektif.

               "Pertama, Kepala Daerah pasti mengetahui persis dinamika dan permasalahan
               masyarakat di lapangan, siapa yang usahanya tutup, siapa yang menganggur, itu
               bisa diseleksi dengan tepat dan tidak bisa diseleksi oleh program online. Kedua, ini
               juga akan membantu agar distribusnya juga lebih cepat karena dikelola oleh
               daerah," katanya.




                                                      Page 238 of 261.
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244