Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 235

Title          KETUA DPD MINTA PRESIDEN EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      28 April 2020
                              https://republika.co.id/berita/q9hrhc396/ketua-dpd-minta-presiden-eval uasi-program-
               Page/URL
                              kartu-prakerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative













               Ketua DPD La Nyalla Matalitti mengkritisi program Kartu Prakerja Presiden Joko
               Widodo (Jokowi). Dia meminta, agar Presiden Jokowi mengevaluasi program
               tersebut di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

               "Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli
               masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan
               dirumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekedar makan ada di
               mana-mana. Sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup
               tinggi. Nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi
               substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan," kata La
               Nyalla dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).

               Dia menilai, program tersebut sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam
               situasi normal. Karena, konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon
               angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi, menjadi
               kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

               "Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar
               Rp 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu pra-kerja. Sisanya untuk membayar
               mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke
               masyarakat," ujarnya.

               Apalagi, dana penanggulangan Covid-19 Rp 405,1 triliun yang disediakan
               pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan
               sejumlah negara lain. Oleh karena itu, dia meminta, agar pemerintah lebih selektif
               dalam penggunaannya.

               "Bayangkan biaya survei Rp 800 miliar. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras.
               Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan,
               harus dijamin bisa makan. Itu dulu," ungkapnya.










                                                      Page 234 of 261.
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240