Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2019
P. 25

Title          ADA DUGAAN KKN PEREKUTAN PEJABAT DI KEMNAKER, JOKOWI HARUS MONITOR
               Media Name     beritasatu.com
               Pub. Date      26 September 2019
                              https://www.beritasatu.com/ekonomi/576952/ada-dugaan-kkn-perekutan-pej abat-di-
               Page/URL
                              kemnaker-jokowi-harus-monitor
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turunkan tim monitoring ke Kementerian
               Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memonitor serta mengumpulkan informasi
               terkait adanya dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam perekutan
               pejabat eselon IV, III, II dan I di Kemnaker selama Hanif Dhakiri sebagai Menteri
               Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama hampir lima tahun ini.

               "Saya sudah mendengar informasi dan telah membaca berita mengenai dugaan KKN
               dalam pengangkatan pejabat di Kemnaker. Apa Pak Presiden tidak tahu ya ?
               Seharusnya Presiden turunkan tim monitoring dan mengevaluasi kinerja Hanif
               Dhakiri," kata Direktur Eksekutif, Center for Budjet Analysis, Ucok Kadafy kepada
               Beritasatu.com, Kamis (26/9/2019).

               Ucok mengatakan seperti itu terkait sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di
               Kemnaker yang akan segera mengirim surat kaleng kepada Presiden Joko Widodo
               terkait dugaan KKN pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II beberapa hari lalu.

               "Sebagian besar yang diangkat karena KKN. Masa banyak yang belum empat tahun
               PNS diangkat menjadi eselon IV. Sementara kami yang sudah belasan tahun malah
               masih sebagai staf. Ya karena mereka dari kelompok mayoritas dan "dekat" dengan
               partai politik tertentu. Kerena itulah kami akan segera mengirim surat kaleng ke
               Presiden Jokowi," kata seorang PNS yang kecewa sekali dengan pengangkatan
               pejabat di Kemnaker yang tidak merit system.

               Para ASN yang kecewa ini mengaku takut melakukan protes terbuka mengenai
               ketidakadilan yang mereka alami. "Kami takut. Sebab kalau kami protes terbuka
               kami akan "dimatikan" selamanya di sini," kata seorang ASN yang tidak diberi peran
               sama sekali gara-gara dianggap dekat dengan wartawan.

               Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (24/9/2019), Menteri Ketenagakerjaan
               (Menaker), Hanif Dhakiri melantik 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II),
               39 pejabat administrator dan 54 pejabat pengawas ketenagakerjaan.

               Pelantikan terhadap ke-109 pejabat di lingkungan Kemnaker juga ditandai dengan
               terbentuknya unit eselon II baru, yakni Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
               (PTIK) di Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan.







                                                       Page 24 of 49.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30