Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2019

"Saya berharap, adanya PTIK, Kemnaker akan mampu mengakselarasi,
mengkordinasikan, menghubungkan beberapa sistem informasi ketenagakerjaan
yang sudah ada di masing-masing unit eselon I, sehingga menjadi lebih sistematis
dan terinegrasi secara baik, " kata Hanif saat memberikan sambutan pelantikan di
Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Informasi yang dikumpulkan, sebagian besar orang yang mendapatkan jabatan
eselon IV, III, dan I di Kemnaker harus menyetorkan sejumlah uang melalui staf
khusus berinisial LH.

"Test perekrutan pejabat (open biding) yang dilakukan hanya formalitas belaka.
Test juga diselenggarakan tertutup buat warwatan. Sebenarnya yang lulus adalah
mereka-mereka yang menyetor sejumlah uang kepada LH," kata seorang mantan
pejabat eselon I di Kemnaker.

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar beberapa kali ketika dikonfirmasi mengenai dugaan
KKN perekutan pejabat di Kemnaker ini tidak menjawab.

Khairul juga tidak memberikan pendapat mengenai keberadaan staf yang berinisial
LH di Kemnaker yang diduga meminta dan menerima setoran uang dari orang-orang
yang ingin mendapatkan jabatan. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kemneker, Helmiaty Basri ketika dimintai komentarnya juga tidak menjawab.

Berita dugaan pengangkatan pejabat dengan dugaan KKN di Kemnaker sering
diberitakan sejumlah media. Berita-berita ini mudah didapat di google. Namun,
pihak Kemnaker selalu enggan berkomentar.

Menurut Ucok, pengangkatan pejabat dengan dugaan KKN sebenarnya bukan hanya
terjadi di Kemnaker, tetapi di banyak kementerian dan lembaga negara, terutama
kalau pimpinannya dari partai politik. "Hal seperti ini menjadi pekerjaan rumah
Jokowi ke depan," kata Ucok.

Ucok juga meminta Jokowi agar jabatan Kemnaker ke depan tidak diberikan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) lagi. Pasalnya, sudah tiga periode PKB memegang
Kemnaker yakni Erman Suparno, Muhaimin Iskanda dan Hanif Dhakiri.

"Ingat kekuasaan yang begitu lama akan cenderung korup dan akan terjadi dinasti.
Saya tidak menuduh PKB dan Hanif korup ya, tetapi kalau ada keluhan dari ASN
seperti di atas kan, patut diduga ada yang tak beres. Berikan PKB kementerian lain
saja, gantian dulu di Kemnaker," kata dia.

Menurut Ucok, demikian juga di Kementerian lain yang sudah beberapa kali
dipegang oleh suatu partai politik (parpol), harus diganti dari parpol lain atau diganti
oleh akademisi saja. "Imbauan saya bukan hanya untuk PKB, tetapi juga untuk
parpol lain, supaya tidak terjadi dinasti dan KKN," kata dia.

Page 25 of 49.