Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 133
sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
4. Hilangnya Jaminan Sosial, Kesehatan dan Pensiun
"Dengan karyawan kontrak dan outsourcing, tak ada jaminan sosial pensiun. Pekerja
yang haid, sakit, dipotong gaji," Presiden KSPI, Said Iqbal.
5. Aturan Mengenai Jam Kerja yang Dianggap Eksploitatif.
Pada draf RUU Cipta Kerja ketentuan pasal 77 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003 diubah menjadi tiga poin aturan saja.
Tiga poin itu sebagai berikut:
1. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 8 jam 1 hari dan 40
jam 1 minggu.
3. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Kemudian, draf RUU Cipta Kerja memasukkan satu pasal baru yang dinamai pasal
77 A. Pasal ini mengatur tiga hal, salah satunya memperbolehkan pengusaha
memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan pada pasal 77 ayat (2) dalam
draf RUU Cipta Kerja.
Page 132 of 185.
