Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 136
Title BERPOTENSI HILANGKAN HAK PEKERJA, PENGAMAT: KAJI ULANG OMNIBUS LAW
Media Name sindonews.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1528960/12/berpotensi-hilangkan-ha k-pekerja-
Page/URL
pengamat-kaji-ulang-omnibus-law-1581922713
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Keluarnya draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menuai polemik di
masyarakat. Terlebih, penyederhanaan regulasi itu diketahui mengatur
penghapusan upah bagi buruh jika berhalangan kerja hingga masalah cuti panjang
untuk buruh atau karyawan dengan masa kerja 6 tahun.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyatakan,
keluarnya draft tersebut momentum untuk menguji responsitas para pemegang
fungsi legislasi. "Memori masih segar ketika akhir periode DPR kemarin ada sikap
yang berbeda dalam menyikapi RUU yang ditolak masyarakat, UU KPK tetap saja
disahkan meski ditolak," kata Suparji saat dihubungi SINDOnews, Senin
(17/2/2020).
Sedangkan, kata Suparji, RUU KUHP yang sudah puluhan tahun dibahas akhirnya
ditunda karena ada penolakan masyarakat. Begitu juga dengan Omnibus Law, kata
Suparji, sekarang ini banyak pihak yang menolak dari mulai serikat pekerja
termasuk insan pers. Sehingga RUU seharusnya tidak dipaksakan.
Terlebih, kata Suparji, urgensinya Omnibus Law tak terlihat nyata dan substansinya
cenderung kompilatif atau kodifikatif yang berpotensi menimbulkan masalah ditinjau
aspek konstitusionalitas. "Sekiranya ini tetap jalan berarti selera pembuat UU yang
menentukan bukan sikap masyarakat terhadap suatu RUU," ucapnya.
Ditambah, kata Suparji, Omnibus law yang sudah diserahkan ke DPR itu juga
ternyata mengatur soal upah dan cuti bagi buruh atau karyawan. Dia menganggap,
regulasi ini bisa menguntungkan perusahaan, tapi menghilangkan hak buruh.
"Penyederhanaan UU harus membawa perbaikan kesejahteraan. Termasuk kalangan
media, bukan malah sebaliknya. Tidak bisa atas nama kemudahan investasi dan
dunia usaha merugikan pihak lain. Oleh karenanya RUU tersebut perlu dikaji ulang
secara komprehensif," katanya.
Page 135 of 185.
