Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title POLEMIK RUU CIPTAKER: MENGACU UMP, UPAH BURUH TERANCAM TURUN DRASTIS
Media Name jawapos.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2020/polemik-ruu-ciptaker-menga cu-ump-
Page/URL
upah-buruh-terancam-turun-drastis/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi
pemerintah sudah diserahkan ke DPR. Bersamaan dengan itu pula, naskah RUU
tersebut beredar luas ke publik. Polemik mencuat. Serikat buruh yang tergabung
dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak omnibus law tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya tidak mau duduk bersama
pemerintah untuk membahas regulasi tersebut. Alasannya, RUU Ciptaker,
khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, sangat merugikan pekerja.

''Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun dalam RUU ini,'' kata Said Iqbal
kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (16/2).

Said Iqbal menyebut sembilan alasan yang memicu penolakan pada omnibus law
RUU Ciptaker. Di antaranya, hilangnya upah minimum yang diganti per satuan
waktu.

''Ketika upah dibayarkan per jam, otomatis upah minimum hilang,'' jelasnya. Dalam
RUU Ciptaker, upah minimum hanya didasarkan pada upah minimum provinsi
(UMP). Artinya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) akan hilang. Padahal, UMP tidak dibutuhkan karena upah
pekerja di kabupaten/kota mengacu pada UMK.

Dia memberikan contoh Provinsi Jawa Barat (Jabar). UMP Jabar 2020 sebesar Rp
1,81 juta. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan UMK di
semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Kabupaten Karawang, misalnya. UMK 2020
Karawang mencapai Rp 4.594.324. Lalu, Kota Bekasi Rp 4.589.708 dan Kabupaten
Bekasi Rp 4.498.961. ''Jika yang berlaku hanya UMP, upah pekerja di
kabupaten/kota di Jabar akan turun drastis,'' ujarnya.

Penolakan lain berkaitan dengan longgarnya aturan pengusaha melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh. Dalam draf omnibus law RUU
Cipta Kerja, poin tentang PHK diatur dalam pasal 150--152. Dalam pasal (1)
disebutkan, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Bandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam
pasal 151 disebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan

Page 139 of 185.