Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 141
pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi
pemutusan hubungan kerja.
''Jadi jelas sekali, aturan PHK di UU Ketenagakerjaan sangat ketat. Sedangkan RUU
Ciptaker sangat mudah mengobral PHK,'' jelas Iqbal.
Pihaknya juga menyoroti hilangnya pesangon korban PHK, outsourcing yang
dibebaskan, pegawai kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga
kerja asing (TKA) unskill yang berpotensi bebas masuk Indonesia, hilangnya
jaminan sosial, dan hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi
hak pekerja.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono menambahkan,
hukum ketenagakerjaan harus mengandung tiga prinsip. Yaitu, kepastian pekerjaan
(job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial
(social security). Namun, dalam RUU Cipta Kerja, tiga unsur tersebut sama sekali
tidak tecermin.
''Tidak ada kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial atas pekerja,''
paparnya.
KSPI akan mengawal ketat pembahasan RUU Ciptaker. Bahkan, mereka mengancam
untuk melakukan demonstrasi yang lebih besar daripada aksi 20 Januari lalu.
''Kami akan datang ke gedung DPR secara bergelombang dari seluruh daerah.
Bukan tidak mungkin buruh akan menghentikan produksi sampai DPR menghentikan
pembahasan,'' ancamnya.
Terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mempersoalkan polemik di masyarakat
terkait dengan omnibus law yang dinilai merugikan tenaga kerja.
''Saya kira memang harus keluar di publik,'' katanya di sela kunjungan kerja di
kompleks Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama kemarin.
Ma'ruf menyatakan, draf RUU Ciptaker memang sebaiknya dibuka untuk publik.
Dengan begitu, masyarakat bisa ikut menanggapi dan terlibat dalam pembahasan di
DPR. Dia menegaskan bahwa pembahasan akan terbuka.
Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berharap prinsip-prinsip dalam RUU
Ciptaker bisa dipahami masyarakat. Bukan hanya soal teknis. Dia mengatakan,
ketentuan prinsip dalam RUU Ciptaker adalah mempermudah usaha di Indonesia.
Kemudian, menghilangkan birokrasi yang rumit.
''Aturan-aturan yang selama ini menghambat harus kita hilangkan. Jadi, dalam
rangka perbaikan. Intinya (RUU Ciptaker, Red) perbaikan,'' jelasnya.
Page 140 of 185.
