Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 139

Title          BOS BKPM JANJI CARI SOLUSI PENOLAKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      17 Februari 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/bos-bkpm-janji-cari-solusi-penolakan-omni bus-law-
               Page/URL
                              cipta-kerja.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan
               penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan bentuk sentimen negatif
               terhadap investasi. Dia berjanji akan mencari solusi terbaik bagi investor dan para buruh.

               "Penolakan bagian dari dinamika saya yakin ada solusi," tegasnya di Komplek Gedung
               BKPM, Jakarta, Senin (17/2).

               "Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan tinggal kita cari titik temu, di mana untuk mencapai
               keduanya (kesepakatan)," sambungnya.

               Bahlil juga membantah informasi terkait penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang
               tidak melibatkan perwakilan dari kaum buruh.

               "Ini kan sudah di buka, diberikan kesempatan pada publik termasuk buruh, untuk
               membrikan masukan terhadap draf UU omnibus law terkait lapangan kerja, investasi butuh
               tenaga kerja dan sebaliknya," paparnya.

               KSPI Tak Dilibatkan

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyayangkan
               langkah pemerintah yang tidak melibatkan perwakilan buruh dalam pembahasan RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja.

               "Bahwa KSPI selaku perwakilan buruh, tidak pernah di undang dan di mintai pandangan-
               pandangan oleh Menko perekonomian (Airlangga)," tegasnya dalam acara konferensi pers
               di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

               KSPI pun mengklaim tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang-Undang
               Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah.

               "Tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasalnya, jika ada yang mencantumkan tanpa
               seizin KSPI," ujarnya.

               Terkait, langkah pemerintah yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja secara tertutup KPSI
               menilai sebagai suatu tindakan yang menyalahi perundang-undangan.

               "Bahasan cipta omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang,"
               pungkasnya.



                                                      Page 138 of 185.
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144