Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title FAKTA-FAKTA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, DARI PESANGON HINGGA JAM KERJA
Media Name viva.co.id
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1200153-fakta-fakta-omnibus-law-c ipta-kerja-dari-
Page/URL
pesangon-hingga-jam-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pemerintah sudah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja kepada DPR RI. Omnibus Law diklaim Pemerintah akan mendorong penciptaan
lapangan kerja dan investasi asing ke dalam negeri.

Namun, rancangan undang-undang ini mendapat penolakan dari serikat pekerja
Indonesia. RUU ini dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan, RUU itu
telah menghilangkan prinsip kesejahteraan buruh. Beberapa prinsip tersebut di
antaranya tidak adanya jaminan pekerjaan, perlindungan mengenai pendapatan
bagi pekerja, dan hilangnya jaminan sosial.

Pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambah pasal terkait
dengan UU Ketenagakerjaan. Berikut beberapa fakta terkait Omnibus Law Cipta
Kerja.

1. Uang Pesangon

Berdasarkan pasal 156 draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta,
disebutkan pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan
masa kerja ketika melakukan pemutusan hubungan kerja.

Di pasal 157 RUU tersebut dijelaskan pula dasar perhitungan uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang
diberikan pekerja/buruh dan keluarganya.

Berikut ketentuan besaran pesangon yang terkena PHK dalam RUU Cipta Kerja:

a. Pesangon masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah

c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah

Page 130 of 185.