Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 128
RUU Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja akan mengurangi kesejahteraan dan
perlindungan kaum buruh Indonesia dan akan menghancurkan masa depan anak
bangsa.
"Ada poin-poin penting terkait kebijakan perburuhan yang akan dikurangi yang ini
merupakan roh dari kebijakan perburuhan selama ini," kata Rusdi di Hotel Mega
Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Rusdi bilang poin-poin yang dihilangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja adalah dengan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon,
membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja),
mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial,
dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Nasib buruh akan jauh dari kesejahteraan, Pak Jokowi ingin membuat kebijakan
upah minimum dibawah upah minimum, dahsyat Pak Jokowi ingin memiskinkan
kaum buruh Indonesia," kata Rusdi.
Dia menambahkan kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan
laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan
masyarakat. Daya beli yang menurun, lanjut Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya
berbagai macam subsidi.
Untuk itu, dalam tuntutannya KSPI meminta agar negara harus hadir dan berpihak
dalam melindungi kaum buruh dan masyarakat khususnya kelas menengah ke
bawah.
Page 127 of 185.
