Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 123
Title RUU CIPTA KERJA DAN PROBLEMATIKA KETENAGAKERJAAN
Media Name detik.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://news.detik.com/kolom/4902062/ruu-cipta-kerja-dan-problematika-
Page/URL
ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Lapangan Kerja. Harapannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja
ini dapat menciptakan lapangan kerja yang seluasnya bagi rakyat Indonesia.
Pada bidang ketenagakerjaan setidaknya memuat perubahan pengaturan
perlindungan tentang pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, hubungan kerja atas
pekerjaan yang didasarkan pada alih daya, dan kebutuhan layak melalui upah
minimum.
Selain itu RUU ini mengatur pula pekerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja serta perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.
Setidaknya terdapat tiga undang-undang yang akan diubah, dihapus, atau
ditetapkan peraturan baru. Pertama adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, dan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dengan komposisi pengaturan perubahan tersebut, menurut pandangan saya,
pengaturan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja pada dasarnya tidak
menyentuh sedikit pun akar persoalan pengaturan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia secara menyeluruh.
Pemerintah selaku penyusun konsep seolah lebih banyak hanya berusaha
menambahkan dari bahan peraturan yang sudah berlaku terutama dari ketentuan
pelaksana Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian di-
copy paste pada aturan RUU Cipta Lapangan Kerja. Selesai.
Sebuah metode yang sama persis dilakukan pada saat proses pembentukan aturan
ketenagakerjaan di masa lalu jika kita melihat sejarah isi aturan hukum
ketenagakerjaan di Indonesia dari masa ke masa.
Ambil contoh sederhananya, pengaturan tentang rumus upah minimum yang telah
diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015
Page 122 of 185.
