Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 119
Title BURUH NILAI PEMERINTAH LANGGAR UNDANG-UNDANG TERKAIT OMNIBUS LAW
Media Name merdeka.com
Pub. Date 17 Februari 2020
https://www.merdeka.com/uang/buruh-nilai-pemerintah-langgar-undang-und ang-terkait-
Page/URL
omnibus-law.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi,
menyebut pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan
pemerintah. Dia menilai proses pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung
tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-
undang," ungkapnya dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta
Pusat, kemarin.
Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak
dilibatkannya perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.
"KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko
perekonomian, masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko
Perekonomian No.121 Tahun 2020," tegasnya.
Dia pun, memastikan bahwa KPSI tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasal di
Omnibus Law Cipta Kerja. "Karena draf nya sendiri sudah diserahkan pemerintah ke
pimpinan DPR ibu Puan Maharani," pungkasnya.
Pemerintah Sebut Seluruh Serikat Buruh Sudah Diajak Komunikasi
Pernyataan berbeda dikemukakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian,
Airlangga Hartarto, yang memastikan pembahasan mengenai Rancangan Undang-
Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh konfederasi serikat
pekerja. Sehingga menurutnya sudah tidak ada lagi masalah mengenai isi daripada
draf omnibus law tersebut.
"Jadi beberapa konfederasi 10 konfederasi sudah diajak dialog. Dengan menteri
tenaga kerja," kata Menko Airlangga di temui di DPR, Jakarta.
Page 118 of 185.
