Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 121
Title TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, BURUH ANCAM GELAR DEMO BESAR-BESARAN
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 17 Februari 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-b uruh-ancam-
Page/URL
gelar-demo-besar-besaran
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi
besar-besaran bila Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
disahkan. KSPI menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke DPR RI.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, hukum ketenagakerjaan harus mengandung
prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial.
Namun, ia menilai RUU tersebut sama sekali tak tecermin adanya ketiga prinsip
yang disebutkan.
"Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI
menyatakan dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law," kata Iqbal
dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Selain itu, menurut dia, ada 9 alasan KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja, khususnya
untuk klaster ketenagakerjaan, di antaranya terkait upah minimum, pesangon,
outsourcing, karyawan kontrak, dan waktu kerja yang dinilai eksploitatif.
Selanjutnya, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja
asing buruh kasar atau unskill worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan
sosial hilang, PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada upah
minimum provinsi (UMP). KSPI menilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan
upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) akan dihapus.
"Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini Rp 4,5
juta bisa turun menjadi hanya Rp 1,81 juta," katanya.
Selain itu, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah.
Padahal, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha yang terlambat membayar
upah bisa dikenakan denda keterlambatan. "Dampaknya, pengusaha akan semena-
mena dalam membayar upah kepada buruh," ujarnya.
Page 120 of 185.
