Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 125
penjelajahan pokok-pokok masalah kekosongan hukum ketenagakerjaan atau
melakukan kodifikasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia jauh hari sebelum ada
ide menyusun rancangan perundangan baru.
Pengaturan mutasi atau demosi, misalnya, yang saat ini kosong tentunya dapat
diatur lebih jauh sehingga membawa kemanfaatan. Atau aturan penahan ijazah
yang seringkali merugikan pekerja baru.
Tentunya memang tidak mungkin segalanya kekosongan hukum tersebut diatur
dan itulah sebabnya ada aturan yang menyatakan bahwa syarat kerja dapat diatur
sendiri di antara pengusaha dan pekerja melalui perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Perhatian Khusus Meskipun demikian, menurut hemat saya, terdapat beberapa hal
pokok yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera diatur ulang dalam
RUU Cipta Lapangan Kerja ini, terutama tata cara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
Pemerintah perlu menuangkan sebuah aturan baru pada UU Cipta Lapangan Kerja
tentang metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode yang ada
sekarang ini sangat tidaklah bersahabat dan seringkali menyulitkan bagi pekerja
saat berselisih.
Ketentuan mengikuti hukum acara perdata pada saat penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dan tidak difungsikan maksimal peran Mediator Hubungan
Industrial sebagai lapis pertama pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial
seolah menjadikan kendala paling utama bagi pekerja dalam membela dirinya saat
berselisih.
Hal ini akan semakin diperparah jika pekerja tersebut tidak pernah mengikuti
pendidikan fakultas hukum. Asas mudah dan cepat dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial seolah menjadi jargon yang tidak menyentuh dasar.
Selain kekosongan hukum dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, saya menilai, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan dan
menjelajahi konsep ketenagakerjaan yang berkaitan dengan usaha rintisan berbasis
teknologi sehingga tidak ada "mitra ilusi".
"Mitra ilusi" di sini dalam artian, seharusnya hubungan kerjanya itu adalah antara
pekerja dan pengusaha namun sebagai mitra seolah mereka saling memiliki hak dan
kewajiban yang sama serta berimbang.
Di masa mendatang, usaha rintisan berbasis teknologi akan tumbuh dan
berkembang semakin pesat di Indonesia. Sebuah konsep pengaturan
ketenagakerjaan yang jelas pada usaha bentuk ini tentunya akan memberikan
kepastian investasi dan menciptakan lapangan kerja baru secara benar.
Page 124 of 185.
