Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 161

Title          OMNIBUS LAW DITOLAK PEKERJA, MENAKER: RUANG DIALOG TERBUKA
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      17 Februari 2020
                              https://nasional.republika.co.id/berita/q5ue7t382/omnibus-law-ditolak- pekerja-menaker-
               Page/URL
                              ruang-dialog-terbuka
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziah menegaskan bahwa ruang dialog bagi buruh
               masih terbuka lebar. Ida menanggapi gelombang penolakan yang terus mengalir
               terhadap penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

               Ida mengungkapkan, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk secara masif
               melakukan sosialisasi omnibus law cipta kerja kepada seluruh pemangkut
               kepentingan, termasuk kepada buruh melalui seluruh perserikatan. Bahkan Ida
               mengaku sudah memiliki tim sosialisasi yang terdiri dari tiga pihak, yakni
               pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh.

               "Tim ini di samping lakukan sosialisasi, tim ini juga membahas tentang substansi
               termasuk sampai menyiapkan bersama-sama membahas, menyiapkan, peraturan
               teknis perintah dari UU. Ruang dialog masih terbuka," ujar Ida di kompleks Istana
               Kepresidenan, Senin (17/2).

               Ida pun menepis anggapan bahwa RUU Ketenagakerjaan melalui omnibus law cipta
               kerja hanya memihak pada pengusaha saja. Ia menekankan bahwa pemerintah
               berusaha menyeimbangkan antara kepentingan buruh dan pengusaha.

               "Kalau masih ada keberatan, ruang itu masih terbuka untuk dialog. Bahkan tim yang
               saya ceritakan tadi, teman-teman dari tripartit bisa membahas substansi itu,"
               katanya lagi.

               Ida bahkan mengaku memberi waktu kepada serikat pekerja dan buruh yang masih
               menolak sejumlah pasal di Omnibus Law Cipta Kerja. Ia pun memaklumi bahwa ada
               miskomunikasi antara pihak pekerja dan pemerintah terkait sejumlah pasal
               kontroversi. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga komunikasi antara tiga
               pihak, pemerintah, pengusaha, dan pekerja, terus berjalan dalam pembahasan
               omnibus law ini.


               "Kalau ada yang menolak, kami tunggu sampai bisa bergabung lagi. Sampai hari
               apa, memang ada satu yang menolak. Namun kami harap teman-teman buruh
               masuk. Pikiran dan gagasan bisa didalogkan di dalam," katanya.

               Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja akan merugikan para kelas pekerja. Maka dari itu, mereka
               meminta DPR untuk mengkritisi bahkan membatalkan RUU tersebut.



                                                      Page 160 of 185.
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166