Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 162
"Khususnya klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (17/2).
Sebelumnya, Said menjelaskan, draf salinan resmi RUU Cipta Kerja menghapus
upah minimum kabupaten dan kota serta menggunakan upah minimun provinsi.
Padahal, seluruh daerah, kecuali DKI Jakarta dan Yogyakarta, mengacu kepada
upah minimum kabupaten kabupaten kota. Upah minimun provinsi tidak dipakai dan
angka acuannya juga jauh lebih kecil.
RUU Cipta Kerja juga mengenal istilah upah per satuan waktu atau upah per jam.
Dibayarnya pekerja berdasarkan jam kerja maka secara nyata menghilangkan upah
minimum per bulan yang selama ini digunakan.
KSPI kemudian menyoroti hilangnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU itu, diatur tentang sanksi bagi
pengusaha yang tidak membayar upah sesuai upah minimum.
Page 161 of 185.
